03 Juli 2015

Vietnam to Build 4 More Molniya Ship with New Weapons

03 Juli 2015


Molniya corvettes (photo : defence.pk)

As told by representatives of Vympel Shipyard (Russia) on 29/6, the companies hope to soon sign a contract to Vietnam closed Molniya 4 more ships with new equipment.

Answer to the media, Mr. Victor Doskin, deputy general manager Vympel shipbuilding conglomerate, said: "We are pleased about the cooperation with Vietnam and hopes to continue this work, because general agreement signed earlier will provide parts to Vietnam self-closing 10 Molniya ship. Currently, Vietnam has played six pieces, and we hope to soon sign contracts to build four more aircraft. "

Reportedly this is not the first time Vympel Shipyard disclose information about this contract. 3/2015 month, Mr. Oleg Belkov - CEO Vympel Shipyard told Interfax-AVN news agency that the company is discussing a contract for Vietnam to build more than 4 Molniya rocket ship upgrades.

According to a contract signed in 2013, Vietnam has received 2 rocket Molniya Russian-made first and add 6 ships which was built and assembled under license in Ba Son shipyard in country.

"Vietnam wants to continue to maintain a manufacturing cycle Molniya class missile boats, they do not want to cancel the existing facilities. In 2015, the two sides will carry out the procedures for contracting and implementation the purchase of necessary equipment. Sang 2016, will begin the fabrication, "he said Belkov.

According Belkov, contracts for 4 rocket Molniya new version (upgrade of equipment on board) could be Russia and Vietnam signed in 2015.

On the security of gas turbine engines for four ships equipped Molniya missile upgrades, Zorya-Mashproekt plant in Nikolayev (Ukraine) will continue to give Vietnam a dynamic which does not yet affected by termites Relations between Russia - Ukraine now because of this engine will be the company's direct supply Ukraine Vietnam.

He also noted that Belkov ship missiles can also optionally use Russian-made engine.

Powerful weapon

As soon as the contract closed 4 more Molniya missile boat was not Vietnam and Russia signed, Russian media have predicted the category of weapons and equipment for four new vessels. According to TASS dated 16/6, Vietnam Molniya ship will be equipped with modern missile systems capable Club attack surface ships, submarines and land-based.

Mr. Alexander Shlyakhtenko, Director General Naval Design Institute Almaz (Russia) told news agency TASS that Vietnam is playing the rocket ship of Project 12 418 licensed technology transfer from Russia, and the Russians want supply newer missile systems. He Shlyakhtenko that maybe it was Club missile system with missiles comes as Caliber (export version).

Although not yet revealed the system version will be equipped Club aboard the Navy's rocket Molniya Vietnam but based on these products OKB Novator Group (Russia) showed that the system almost certainly Club -N will be selected by only this version is designed to equip ships. There is also a Club-S for submarines, Club-M land-based layout (kind of mobile launchers), and Club-K placed in the container may be located on ships or trucks, trains ...

If the ship is equipped Molniya missile system Club-N, apart from the ability to attack targets on land, attacking ships, ship missiles Vietnam can be the submarine with terror attacks.

According to the manufacturer, the payroll of the Club-N system: anti-ship missile 3M-54E, 3M-54E1, missiles 3M-14E land-attack, anti-submarine missiles 91RTE2; Missile systems; Rocket launchers vertical launch tube-14E 3S 3S-14PE or diagonally. Anti-submarine missiles Structure: missile ballistic missile 91RTE2 is two stories jet engine solid fuel, the first floor is the engine speed engine climb, the second floor is the engine cruise engine solid fuel.

Warhead missiles mounted anti-submarine missiles APR-3ME (weight 475kg, 350mm diameter, 3500mm length, 74kg explosive blocks) or anti-submarine torpedoes MPT-1UME (weight 300 kg, a diameter of 324, the length 3000mm and explosive mass 60kg). NATO designation SS-N-27 "Sizzler".

(BaoDatViet)

Anggaran TNI 2016 Rp 101 T, Pemeliharaan dan Perbaikan Alutsista Dapat Porsi Besar

03 Juli 2015


Prediksi anggaran tahun 2016 adalah Rp 101 triliun atau naik 4,5% terhadap tahun 2015 (photo : Merdeka)

Anggaran di Atas Rp 100 Triliun, TNI Fokus Rawat Alutsista

Jakarta, CNN Indonesia -- Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan, tahun 2016 anggaran TNI sebesar Rp 101 triliun. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Rp 96,6 triliun.

"Tahun 2016 sudah ter-deploy kurang lebih Rp 101 triliun," ujarnya ketika ditemui di Ruang Tamu Panglima TNI, Jakarta, Kamis (2/7).

Anggaran tersebut, menurut Moeldoko, nantinya akan diarahkan untuk membiayai program-program pada rencana strategis pemeliharaan dan perbaikan seluruh jenis alat utama persenjataan TNI. Pemeliharaan pesawat-pesawat milik TNI Angkatan Udara masuk dalam rencana strategis tersebut.

Anggaran pemeliharaan ini menurut Moeldoko tidak kalah besar dengan anggaran pembelian alutsista baru. 

Khusus untuk pesawat seperti Hercules yang tergolong tua, ia berharap ke depan TNI dapat mengawasi dan mengukur secara rinci jam terbang pesawat-pesawat tersebut. 

"Per item, per menit, per jam, per hari pakainya semua harus tercatat dengan baik. Ini memang perlu anggaran yang tidak sedikit, tapi harus seperti itu," ujarnya. 

Tak hanya renstra pemeliharaan dan perbaikan alutsista, TNI juga telah menyusun dua renstra lain yang harus sudah tercapai pada tahun 2019, yaitu renstra pengembangan dan pembangunan kemampuan TNI serta renstra pembangunan kesejahteraan prajurit.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatakan, anggaran TNI bahkan bisa di atas Rp 200 triliun. Namun syaratnya pertumbuhan ekonomi harus menyentuh level 7 persen. 


Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, Indonesia menurutnya harus tetap mempertahankan stabilitas keamanan dan politik.(CNN Indonesia)

Anggaran Alutsista Indonesia Rp12 Triliun

Metrotvnews.com, Jakarta: Alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI kembali disorot setelah pesawat Hercules C130 jatuh di Medan, Sumatera Utara. Publik mengkritik pemerintah yang memilih hibah alusista dari negara lain ketimbang membeli baru.

TNI memang terus berusaha melakukan pemeliharaan dan memodernisasi alutsistanya. Tapi anggaran yang disediakan hanya sekitar Rp12 triliun.

"Dari Rp102 triliun anggaran TNI, yang nyata dipakai untuk alutsista cuma Rp12 triliun," kata anggota Komisi I DPR TB Hasanudin di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (2/7/2015).

Jika dilihat secara keseluruhan, anggaran pertahanan tampak besar. Namun dari Rp102 triliun anggaran yang ada, hanya 77 persen untuk anggaran TNI. Itu pun dibagi untuk Mabes TNI dan tiga matra yang ada.

"Nah, Angkatan Udara contohnya. Anggarannya Rp13 triliun, Rp3,5 triliun untuk gaji, Rp6 triliun belanja barang seperti latihan, beli suku cadang, perawatan. Cuma Rp3,7 triliun belanja modal. Itu yang untuk beli alutsista," jelas purnawirawan Jenderal TNI ini.

Angka ini sangat menyedihkan jika dibandingkan dengan kebutuhan modernisasi alutsista TNI. Untuk AU, anggaran tersebut hanya mampu untuk membeli dua unit F-16 baru yang harga satuannya Rp1,5 triliun.

"Sedangkan anggaran untuk Angkatan Laut Rp4,02 triliun, dan untuk Angkatan Darat Rp4,9 triliun," kata dia.

Karena itu, Hasanudin berharap, Presiden Joko Widodo segera merealisasikan rencana menaikkan anggaran untuk TNI hingga 1,5 persen dari pendapatan domestik bruto Indonesia. Jika begitu, anggaran TNI akan mencapai Rp150 triliun per tahun.

"Nah itu jangan dipakai untuk macam-macam. Anggaran Rp50 triliun itu dilarikan ke alutsista. Kan lumayan, naik jadi Rp62 triliun untuk alutsista," kata dia.


Anggaran pertahanan TNI memang sangat kecil. Bahkan jika dana aspirasi untuk dewan diloloskan dengan pagu Rp20 miliar per dewan di APBN, anggaran pembelian senjata TNI sama dengan total pagu dana Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan: sekitar Rp12 triliun. (MetroTVNews)

Kasal: Alutsista TNL AL 50 persen butuh peremajaan

Merdeka.com - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi mengatakan bahwa kapal perang jenis fregate milik TNI AL sudah terlalu tua. Namun kapal fregate sudah melakukan peremajaan mesin.

"Untuk alutsista TNI AL kita anggap 50 persen membutuhkan peremajaan, tetapi sebelum peremajaan juga melaksanakan pemeliharaan. Untuk yang paling tua adalah kapal fregate yang dulu bekas dari Belanda," kata Ade Supandi di Kantor Panglima TNI, Jakarta, Kamis (2/7).

Menurut Ade, kapal fregate masih bisa digunakan untuk berpatroli sampai pada tahun 2020 mendatang. Sehingga kemampuan kapal fregate dalam operasi laut terus berkurang. 

"Bukan karena momentum ini tapi memang sudah masuk MEF (minimum esential force) untuk peremajaan kapal-kapal angkatan laut," ujar dia.

Sebelumnya, anggota komisi I DPR Tb Hasanuddin menyatakan seluruh alutsista yang dimiliki TNI sudah uzur, maka perlu dilakukan pembelian yang baru. Hal itu karena pesawat Hercules C-130 nomor seri A-1310 jatuh di Medan buatan tahun 1964. (Merdeka)

Military Chief Touts Air Force Procurement

03 Juli 2015

Mi-35, Eurocopter, Bell 206, Eurocopter, Grob G120TP, Beech 1900D of the Myanmar Air Force (all photos : TAF, abpic, Rovspotters)

RANGOON — The Burma Air Force has purchased 36 aircraft over the last four years, according to a press release from the country’s Ministry of Defense, and a recent report predicts defense spending will increase by nearly one-third by 2020.


In a statement chronicling Snr-Gen Min Aung Hlaing’s attendance at a ceremony christening newly acquired aircraft at a flight training base in Meikhtila, Mandalay Division, on Wednesday, the military commander in chief was quoted as saying the buildup of military hardware was needed to keep Burma on even footing with other countries in the region.



On four occasions the Air Force has upgraded its fleet with “newly acquired, modernized aircraft over four years—29 airplanes of four different types and seven helicopters of three different types—altogether 36,” he said on Wednesday.

The newly acquired aircraft entering service on Wednesday included Beech-1900D and Grob-120 TP airplanes, Eurocopter, Mi-35 and Bell-206 helicopters, according to the announcement.


Meanwhile, a report this month by research firm Research and Markets projected Burma’s military spending to increase by 32 percent from its 2015 level, US$2.8 billion, to $3.7 billion. The findings of the report, titled “Future of the Myanmarese Defense Industry – Market Attractiveness, Competitive Landscape and Forecasts to 2020,” were compared with the period from 2011 to 2015, when the military’s budget allocation increased by 40 percent, from $2 billion to $2.8 billion.



“Myanmarese military expenditure will be driven by the country’s need to ensure a smooth political transition, the civil war prevailing in the country, and a dispute with Bangladesh over the control of oil and gas reserves along its maritime boundaries,” the report says.



The projected increase comes even as the Burmese government continues to seek a nationwide ceasefire agreement with the country’s ethnic armed groups, a yet unfulfilled aspiration that it says is a prerequisite for a more durable peace and national reconciliation.

In recent months, the Burma Air Force has been called into rare action to support ground troops fighting rebels in the Kokang Special Region of northeastern Shan State. Prior to that, the last known air offensive was against positions held by the Kachin Independence Army (KIA) in late 2012.



As a percentage of total spending, Burma is one of the region’s most militaristic countries, a distinction that has persisted for years despite the Southeast Asian nation having no external enemies.

(Irrawaddy)

Rheinmetall MAN Military Vehicles Australia hands over final vehicles to New Zealand

03 Juli 2015


 MAN military truck for New Zealand (photo : Rheinmetall)

New Zealand’s Secretary of Defence Helene Quilter has accepted the final vehicles of the new Medium and Heavy Operational Vehicles fleet (MHOV) from Rheinmetall MAN Military Vehicles Australia (RMMVA). RMMVA was awarded the contract to supply New Zealand’s armed forces with 194 vehicles and specialist trailers in April 2013.

The New Zealand Defence Force now owns one of the most modern and versatile logistic vehicle fleets with the latest automotive technology and significantly increased capabilities for his troops. The fleet comprises 6-tonne (4x4) 9-tonne (6x6) and 15-tonne (8x8) platforms in ten variants. All vehicles can be fitted with applique armour, weapon mounts and a communications fit whilst specialist vehicles are fitted with a range of mechanical handling equipment or bodies such as cranes palletised load handling equipment, load sensors and winches whilst specialist variants include dump trucks and tractor units.

New Zealand has deployed elements of the MHOV fleet to Australia via HMNZS CANTERBURY to participate in Exercise Talisman Sabre, the biennial combined Australian and United States training activity. New Zealand and Japanese forces will be taking part for the first time. The exercise is designed to train the respective military forces in planning and conducting Combined Task Force operations to improve the combat readiness and interoperability between forces.



RMMVA will be providing logistic support for New Zealand’s logistic trucks during this exercise.

Chief of Army, Major General Dave Gawn, said the MHOVs were a major leap forward in capability and technology for the NZDF.

“Across a range of employment contexts, the MHOV offers us a significantly enhanced logistics and movements capability as a land force for the future. Further to the normal troop and equipment carrying roles, additional vehicles are fitted with winches and cranes which will enable fully independent operations.”

Michael Wittlinger, member of the executive board of Rheinmetall MAN Military Vehicles, said “We welcome New Zealand to the user community of our high mobility logistic vehicle family. Rheinmetall MAN Military Vehicles prides itself on being a dependable supplier of an outstanding vehicles system and providing reliable customer support.”

RMMV is the Rheinmetall Group’s centre of excellence for military logistic and tactical wheeled vehicles. Rheinmetall is one of the world’s leading suppliers of defence technology, including wheeled and tracked military vehicles, weapons, ammunition, simulation solutions, command and control technology, force protection systems, sensors.

(Rheinmetall)

Pemerintah Siapkan Pesawat Angkut A400 dan C17‎ ‎Gantikan Hercules

03 Juli 2015

C-17 Globemaster dapat membawa muatan hingga 77 ton, dapat untuk mengangkut tank Leopard (photo : militaryphotos)

Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya TNI Angkatan Udara masih mengandalkan dua skuadron pesawat angkut lawas jenis Hercules sebagai tulang punggung pengiriman logistik ke daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia. Padahal, pesawat tersebut sudah berumur lebih dari 50 tahun dan di negara lain sudah lama dimuseumkan.

Pascamusibah jatuhnye Hercules di Medan, Sumatera Utara, banyak dorongan agar TNI meng-grounded pesawat-pesawat lawas. Tujuanya, selain untuk meminimalisir kejadian serupa juga untuk peremajaan dan penguatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) nasional.

Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Publik Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Djundan Eko Bintoro, menegaskan, rencana untuk menggantikan peran pesawat angkut jenis Hercules sudah ada dalam rencana strategis (Renstra) dua 2015-2019.

A400M dapat membawa muatan hingga 37 ton, lebih tinggi dibandingkan varian terbaru Hercules C-130J dengan 19 ton muatan (photo : militaryphotos)

“Pada renstra dua 2015-2019 akan ada perkuatan dengan memperbaharui skuadron angkut dengan pesawat (Airbus) A400 atau C17,” kata Djundan, Kamis (2/7)

Seperti halnya Hercules, Pesawat Airbus A400 merupakan pesawat angkut militer yang juga bermesin empat turboprop. Pesawat tersebut pertamakali melakukan penerbangan uji coba perdana di Sevilla, Spanyol pada akhir 2009 lalu. Pesawat ini dirancang oleh divisi militer Airbus untuk mengganti atau melengkapi pesawat yang digunakan dalam peran angkutan udara taktis.

Sedangkan pesawat jenis C-17 merupakan sebuah pesawat angkut militer Amerika Serikat yang diproduksi oleh Boeing Integrated Defense Systems dan sudah dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, Angkatan Udara Britania Raya dan Angkatan Udara Australia.

(Berita Satu)

02 Juli 2015

Missile System Pushed

02 Juli 2015


Shore-Based Anti Ship Missile System (photo : militaryphotos)

THE Defense Department is lobbying to realign the P6.5 billion Shore-Based Missile System to counter China’s threat in the South China Sea, according to documents obtained by The Standard.

The mobile SBMS is part of the Army’s “big-ticket items” and included in the 1st Horizon Project List in the Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program, which was approved by Defense Secretary Voltaire Gazmin but yet to be approved by President Benigno Aquino III.

 Defense insiders say the  project did not pass through the Defense Capability Assessment and Planning Systems and the Defense System of Management. If not justified, they warn, the proponents of the realignment may face legal charges and jail terms.

They say the project is a government-to-government deal with the Israel Military Industries Ltd. in December 2014. They say the realignment of the SBMS negates the President’s promise for the AFP to have a “minimum credible defense” posture before he steps down from office in 2016.

 The supplier was just waiting for the awarding of the contract when suddenly Irriberi requested a realignment.

On March 5, 2015, Gazmin, in a letter to Aquino, sought the approval of 28 RAFPMP projects with a total budget of P60,143,404,181, which includes the SBMS. This was after the President, on February 17, ordered the DND to review all the projects and to make sure these, particularly the SBMS, will not violate the Convention on Cluster Munitions.

Irriberi wrote an undated letter in May to AFP chief of staff Gen. Gregorio Pio Catapang Jr. seeking his approval to re-align the SBMS.

“The Philippine Army presented the need to adjust the 2015 acquisition of Shore-Based Missile System…This is due to the rapid change in the internal security landscape brought about by the issues on the Bangsamoro Basic Law and the prevalent use of IED (improvised explosive device) of the threat groups that inflicted significant casualties on our troops,” Irriberi said.

“The emerging security situation is further driven by the continuous military operations against the BIFF (Bangsamoro Islamic Freedom Fighters) and ASG (Abu Sayyaf Group).”

The BBL, although it is still to be passed by Congress, has already started the decommissioning on both fighters and arms of the much bigger rebel organization, the Moro Islamic Liberation Front.

Irriberi said the Army, as end-user, saw the importance of the SBMS for the country’s territorial defense in the West Philippine Sea but the soldiers involved in internal security operations need more individual protective gear “in view of the of clear, present and continuing occurrences of terrorist acts perpetrated by enemies of the state.

(The Standard)

PLA Navy Receives its First Mobile Landing Platform

02 Juli 2015


A photo of vessel 868 released by the PLA Navy. (photo : Want China Times)

Guangzhou's Wenchong shipyard officially turned China's first mobile landing platform, known as vessel 868, over to the PLA Navy on June 26, reports overseas Chinese-language news outlet Duowei News.

Vessel 868 shares many similar characteristics with its American MLP counterpart, according to a Sina Military Network report. It is developed specifically to carry the PLA Navy's Zubr-class air-cushioned landing craft in future amphibious operations. With a displacement of 3,200 tonnes, vessel 868 was launched on Feb. 27 and completed its sea trial a month later.

When joined with other MLPs, vessel 868 will greatly enhance China's force projection capabilities. In the case of military conflict over the disputed South China Sea, the PLA would be likely to launch amphibious landings with MLPs against the islands and reefs currently under the administration of Vietnam and the Philippines. The MLPs would also likely figure in a potential invasion of Taiwan, said the report.

A mobile landing platform is "half-submarine and half-boat" because it has a semi-submersible deck for ease of transferring cargo and equipment. The ship's main roles are to transport heavy weaponry and combat supplies as well as act as a transfer point between large ships and small landing craft.

USNS Montford Point, the first MLP delivered to the US Navy in 2013, is expected to enter service this year.

(WantChinaTimes)