27 April 2016

KRI Multatuli - 561, Si "Tua" yang Masih Perkasa

27 April 2016


KRI Multatuli-561 yang konon adalah kapal tertua ke dua TNI AL setelah KRI Dewaruci, asalnya adalah kapal tipe submarine tender. (photo : GalaMedia, Kaskus Militer)

Di antara sejumlah kapal perang milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut mungkin banyak yang bisa dibilang memiliki keunikan tersendiri dan mempunyai nilai sejarah dalam bangsa ini.

Ada beberapa kapal yang cukup fenomenal dan menjadi cerita masa lalu bagi sejumlah prajurit-prajurit TNI AL saat mengarunggi laut yang luas, seperti KRI Ratulangi dan KRI Irian yang perkasa di zamannya.

Namun ada salah satu kapal perang yang menjadi sejarah bangsa ini saat masih dalam suasan perang. Kapal perang tersebut adalah KRI Multatuli dengan nomor lambung 561.

Kunikan dari kapal perang ini adalah kode dengan awalan lima yang hingga saat ini masih digunakan oleh TNI AL untuk menandai bahwa kapal tersebut adalah jenis kapal "landing ship tank" (LST) serta "landing platfrom dock" (LPD) dengan penamaaan nama-nama kota besar yang punya ciri khas maritim di Nusantara. Lalu KRI Multatuli dengan nomer lambung 561 tidak berada di antara kedua jenis kapal tersebut.

KRI Multatuli adalah sebuah kapal perang yang dibuat oleh galangan Ishikawajima Harima, Tokyo, Jepang pada tahun 1961. Yang menjadi satu-satunya kapal perang yang dibeli dari negara Sakura tersebut.

Walaupun sudah berusia sekitar 50 tahunan dan bisa dibilang kapal tertua ke dua setelah dewaruci namun masih tetap perkasa berpatroli di kawasan perairan Indonesia Timur sebab berada dalam wilayah komando Kooarmatim, yang meliputi wilayah Banten sampai dengan Merauke, Papua.

Saat berlabuh di dermaga Pangkalan Utama Angkatan Laut VII Kupang, kapal tersebut terlihat gagah perkasa walaupun sudah berumur sangat tua. Dari galangan-galangannya terlihat baru diubah dan diperbaiki seperti dilakukan penambahan hangar bagi mendaratnya helikopter.

Bila diperhatikan, pemasangan hangar itu juga menambah kelengkapan pada perangkat elektronika yang ditempatkan pada sisi atas hangar.

Komandan KRI Multatuli Kolonel Laut (P) Agus Prabowo mengatakan, walaupun sudah tua kapal perang itu tetap menjadi kebanggaan bagi TNI AL khususnya bagi dirinya yang menjadi Komandan dari kapal tersebut.

"Wilayah patroli kita adalah di wilayah Indonesia Timur. Sebelum ke Kupang kita sudah berpatroli di wilayah perairan Merauke untuk memeriksa wilayah perbatasan," katanya.



Bagi Agus, sebuah kehormatan tersendiri memimpin kapal yang memiliki nilai sejarah tersebut. Sebab hingga saat ini kapal dengan nomor lambung lima sudah tidak ada lagi di kapal-kapal perang yang modern.

Setelah dibuat pada 1961 kapal perang tersebut hanya berfungsi sebagai bersandarnya kapal-kapal selam Indonesia untuk melakukan pengisian arus dan sebagai perbaikan kapal selam. Tidak banyak yang dilakukan oleh KRI Multatuli pada zamannya selain menjadi kapal penyinggah bagi kapal selam.

"Dari rancangan awal diketahui KRI Multatuli adalah jenis kapal tender kapal selam, lalu kemudian dikonversi menjadi kapal markas (kapal komando)," tuturnya.

Dalam setiap gelar operasi laut yang melibatkan komponen kapal perang, KRI Multatuli mengemban tugas sebagai kapal markas. Perannya adalah melakukan koordinasi, pengendalian, dan perbekalan pada kapal-kapal tempur di gugus tempur.

Desain awalnya sebagai kapal tender plus bekal mampu membawa helikopter menjadikan kapal ini ideal sebagai kapal markas.

Komandan KRI Multatuli itu menambahkan saat ini kapal perang tersebut mempunyai berat dengan muatan penuh 6.741 ton, serta muatan kosong 3.220 ton. Dimensi kapal ini 111,35 x 16 x 6,98 meter, dan ditenagai satu mesin diesel barmeister dan wain 1 shaft dengan 5500 bhp.

"Kalau untuk kecepatan maksimumnya 18,5 knot atau setara 34 km per jam," ujarnya.

Dengan sembonyannya "Tangguh Pantang Menyerah", kapal ini tetap terlihat tangguh dan masih tetap dipercaya mengemban tugas untuk beragam operasi TNI AL.

Dari data yang diperoleh dari website TNI AL diketahui kiprah terbaru KRI Multatuli 561 adalah dalam mendukung operasi Taring Hiu-12 dan Alur-12 yang digelar Gugus Keamanan Laut Armada Timur (Guskamlatim) pada bulan Oktober 2012 lalu.

Namun menurut pengakuan dari Agus Prabowo, selama kepemimpinannya kapal tersebut baru pertama kali berhasil mengamankan kapal porsain di wilayah perairan NTT yang diketahui melakukan penangkapan ikan secara ilegal dan merusak lingkungan hidup serta ekosistem ikan, pada Selasa (19/4) lalu.

Kepala Dinas Penerangan Lantamal VII Kupang Kapten Marinir Johan Hariyanto mengatakan, kapal tersebut berhasil menangkap salah satu kapal pembawa cantrang di sekitar perairan Kolbano, Timur Tengah Selatan saat tengah beroperasi di wilayah itu.

"Ini merupakan pertama kalinya KRI Multatuli melakukan penangkapan di masa kepemimpinan Kolonel Pelaut Agus Prabowo," tuturnya.

Kapal Perang Bersejarah Saat tengah berlabuh di Dermaga Lantamal VII kurang lebih 54 mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang melakukan kunjungan dan melihat secara langsung kapal bersejarah tersebut.

"Tujuan kami mengajak mahasiswa melihat secara langsung kapal perang milik bangsa kita. Kebetulan mahasiswa kami juga belum pernah melihat dan mengujungi kapal perang ini," kata Ketua rombongan mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, Maria Bernadetha, di geladak KRI Multatuli-561.

Dia menjelaskan kunjungan ke kapal perang tersebut juga untuk menumbuhkan semangat cinta mahasiswa terhadap bahari, dan khususnya kepada para prajurit TNI AL yang telah berlayar menjaga perairan Indonesia, terutama di wilayah timur Indonesia.

Apalagi, katanya, dalam kunjungan tersebut sejumlah mahasiswa mendapatkan pengalaman yang berharga dan mendapatkan pengetahuan tambahan soal alat utama sistem persenjataan di KRI Multatuli-561 yang konon adalah kapal tertua ke dua TNI AL setelah KRI Dewaruci.

Ansel seorang mahasiswa dari Politeknik, merasa bangga karena bisa melihat secara langsung kapal perang milik TNI AL yang hingga saat ini masih tetap perkasa di antara kapal perang lainnya.

Menurutnya kapal tersebut adalah kapal bersejarah yang masih tetap perlu dijaga dirawat karena memilki nilai sejarah bagi bangsa ini.

(GalaMediaNews)

Royal Thai Navy Receives Two New H145M Military Helicopters

27 April 2016


Royal Thai Navy H145M (previously known as the EC645) (photo : Airbus Helicopters)

The Royal Thai Navy receives two new H145M (previously known as the EC645) military helicopters.

The Royal Thai Navy signed for five H145Ms to be deployed on transport duties and other missions, with deliveries scheduled to begin in 2016. Its purchase represents the first export order of this militarized version of the EC145 T2, which is the newest and most powerful model in Airbus Helicopters’ proven EC145 light twin-engine helicopter family.

The H145M is equipped with a modern digital glass cockpit, night vision goggle compatability, and Airbus Helicopters’ advanced Helionix® avionics suite with a 4-axis digital autopilot.



Enhancements include an upgraded transmission system and incorporation of Airbus Helicopters’ signature Fenestron® shrouded tail rotor for improved anti-torque control.

For armed operations, the rotorcraft carries a mission computer, two rigid multi-purpose armament pylons that are easily removable, an infrared/TV electro-optical system, and a laser range-finder/designator/pointer. With its open system architecture, this innovative weapon system contributes to full situational awareness for the crew.

(DefenceBlog)

Drone "Wulung" Kantongi Sertifikat dari IMAA

27 April 2016

Drone Wulung yang diproduksi oleh PT DI (photos : detik)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) bersama Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah berhasil mendapatkan sertifikat tipe (Type Certificate) dari Indonesian Military Airworthiness Authority (IMAA).

Dengan dikeluarkannya sertifikat tipe ini, maka proses rancang bangun dan spesifikasi teknis serta batasan operasi pesawat yang tercantum dalam data sheet sertifikat tipe telah memenuhi ketentuan atau aturan kelaikan udara.

Sertifikat tipe Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) Wulung diserahkan oleh Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kepada PTDI dalam acara penyerahan Type Certificate pada 26 April 2016 di Gedung Pusat Manajemen PT Dirgantara Indonesia (Persero), Jalan Pajajaran No. 154 Bandung.

Sertifikat tipe (Type Certificate) adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan kelaikudaraan sesuai peraturan keselamatan penerbangan sipil dalam hal rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara dan baling-baling pesawat udara.

PTTA Wulung dirancang sebagai sebuah pesawat tanpa awak dengan kemampuan autopilot, menggunakan konsep modular composite structure, ruang akses yang luas dan perakitan yang cepat dan mudah.

PTTA Wulung mempunyai bobot maksimal 125 kg, kapasitas tangki bahan bakar 35 liter, menggunakan single piston engine tipe pusher bertenaga 22 Horsepower (Hp). Dengan sistem autopilot yang terintegrasi dipesawat, PTTA Wulung dapat melakukan misi secara automatis.

Uji terbang pertama dilakukan pada tanggal 9 Mei 2015 di Bandara Nusawiru, Pangandaran, Jawa Barat. PTTA Wulung telah melakukan 13 kali uji terbang sertifikasi.

Uji terbang ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan terbang, kemampuan mission payload yaitu kamera FLIR (Forward Looking Infrared), dan memastikan bahwa seluruh komponen dan peralatan Ground Control Station PTTAWulung berjalan dengan baik.

Dengan didapatkannya Type Certificate PTTA Wulung dari Indonesian MilitaryAirworthiness Authority (IMAA), PTTA Wulung telah memenuhi regulasi dan siap untuk diproduksi.

Salah satu keunggulan Wulung ini yakni mampu terbang hingga radius 100 kilometer (km) dari pusat pengendali, hingga 3 jam. Pesawat tanpa awak ini juga mampu terbang dengan ketinggian jelajah maksimal 5.500 kaki (feet).



Siap Produksi Masal

Sementara itu, untuk pembangunan satu unit PTTA Wulung siap terbang dibutuhkan waktu enam minggu, dengan estimasi tiga minggu untuk produksi struktur, satu minggu untuk integrasi dan dua minggu untuk testing seperti ground test, kalibrasi, dan berbagai macam pengujian lainnya.

Tahap produksi massal untuk PTTA Wulung akan dimulai pada awal Mei 2016. Dan diharapkan sesuai rencana, tiga unit PTTA Wulung bakal diserahkan kepada pemesan, yakni Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

(Kompas)

Additional Integrated Logistics Support to be Acquired for C-295M Aircraft

27 Maret 2016
PAF C-295M (photo : Juanco Mayoral)

Manila (PNA) - The Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines are allocating the sum of PHP40,200,000 for the acquisition of additional integrated logistics support for the brand-new C-295M transport aircraft.

This involves the procurement of 47 line items of aircraft ground support equipment as additional integrated logistics support for the C-295M.

The country currently has three C-295M aircraft in its air fleet.

Pre-bid conference is on Friday, 10:00 a.m. at the DND Bids and Awards Committee Conference Room, Basement, Right Wing, DND Building, Camp Aguinaldo, Quezon City.

The guiding principles for this project shall be based on affordability and sustainability while conforming to the requirements of the Philippine Air Force in furtherance of accomplishing its mission.

Funding will be sourced from the AFP Modernization Act Trust Fund.

Delivery period is 60 calendar days from the contract effectivity. Bidders should have completed within five years before the date of submission and receipt of bids, at least two contracts similar to the project.

(PNA)

26 April 2016

DCNS of France Wins $39 Billion Australian Submarine Contract

26 April 2016


The DCNS Shortfin Barracuda submarine. (image : DCNS)

France sinks Japanese, German bids to win $40 billion Australian subs deal

France has beaten Japan and Germany to win a A$50 billion ($40 billion) deal to build a fleet of 12 submarines for Australia, one of the world's most lucrative defense contracts, Australian Prime Minister Malcolm Turnbull announced on Tuesday.

The victory for state-owned naval contractor DCNS Group underscored France's strengths in developing a compelling military-industrial bid, and is a blow for Japanese Prime Minister Shinzo Abe's push to develop defense export capabilities as part of a more muscular security agenda.

Reuters earlier reported that DCNS would be announced as the winner, citing sources with knowledge of the process.

"The recommendation of our competitive evaluation process ... was unequivocal that the French offer represented the capabilities best able to meet Australia's unique needs," Turnbull told reporters in the South Australian state capital of Adelaide where the submarines will be built.

In a statement, French President Francois Hollande said the deal "marks a decisive step in the strategic partnership between our two countries", while Prime Minister Manuel Valls said it was "cause for optimism and pride."

The French shipbuilder's share of the overall contract will amount to about 8 billion euros ($9.02 billion), according to sources with knowledge of the deal. DCNS chief Hervé Guillou said the deal would create around 4,000 French jobs, benefiting shipyards and industrial sites in Lorient, Brest, Nantes and Cherbourg.

Australia is ramping up defense spending, seeking to protect its strategic and trade interests in Asia-Pacific as the United States and its allies grapple with China's rising power.

Japan's government with its Mitsubishi Heavy Industries and Kawasaki Heavy Industries boat had been seen as early frontrunners for the contract, but their inexperience in global defense deals and an initial reluctance to say they would build in Australia saw them slip behind DCNS and Germany's ThyssenKrupp AG.

Political Implications

Industry watchers had anticipated a decision to come later in the year, but Turnbull's gamble on a July 2 general election sped up the process.

The contract will have an impact on thousands of jobs in the shipbuilding industry in South Australia, where retaining votes in key electorates will be critical for the government's chances of re-election.

"The submarine project .. will see Australian workers building Australian submarines with Australian steel," said Turnbull.


DCNS, which traces its roots to 1624 and is 35 percent-owned by defense electronics giant Thales SA, proposed a diesel-electric version of its 5,000-tonne Barracuda nuclear-powered submarine. DCNS enlisted heads of industry and top government figures to convince Australia of the merits of its offering and the benefits to the broader relationship.

"This is a great opportunity for DCNS because they will work with the Australian navy for the long run as it is a series of contracts and a huge opportunity to invest more and to develop business," French Economy Minister Emmanuel Macron said on the sidelines of a trade fair in Hannover, Germany.

Japan had offered to build Australia a variant of its 4,000 tonne Soryu submarine, a deal that would have cemented closer strategic and defense ties with two of Washington's key Asia-Pacific allies, but risked antagonizing China, Australia's top trading partner.

Paul Burton, Defense Industry and Budgets Director at IHS Jane's said it was a surprise from a strategic standpoint that Japan didn’t win. "Japan is very keen to secure a significant piece of overseas business following the relaxation of its export legislation, and this Australian submarine deal was widely regarded as becoming a landmark trade," he said.

"The tradecraft required to convince a sophisticated domestic buyer that Japan's was superior to that offered by France was lacking."

ThyssenKrupp was proposing to scale up its 2,000-tonne Type 214 class submarine, a technical challenge that sources had previously told Reuters weighed against the German bid.

Both losing bidders said they were disappointed by the decision, but remain committed to their Australian businesses.

"Thyssenkrupp will always be willing to further contribute to Australia’s naval capabilities," said Hans Atzpodien, Chairman of Thyssenkrupp Marine Systems.

Japan's Defence Minister Gen. Nakatani said the decision was "deeply regrettable," and he would ask Australia to explain why it didn't pick Japan's design.

America's Raytheon Co, which built the system for Australia's ageing Collins-class submarines, is vying for a separate combat system contract with Lockheed Martin Corp, which supplies combat systems to the U.S. Navy's submarine fleet. A decision on the weapons system is due later this year.

(Reuters)

RTA Seeking Approval for the Draft Requirement on its New 6x6 APC

26 April 2016


RTA seeks new 6x6 vehicle (photo : ARC)

RTA military equipment standard committee draft up the requirement for the new APC prior to the start of competition.

The requirement is at least diesel-engine 6x6 APC with all terrain capability. Capable of carrying 11 equipped troops with the minimum protection for the 7.62 mm bullet. It must have an automatic turret with remote control from inside the APC. 

Radio must be a frequency-hopping FM radio compatible with the system RTA currently operated. The APC must be commissioned in the manufacturer's nation with the 15 years spare part guarantee.

It is unclear whether the DTI 8x8 BWS currently developing by DTI will be eligible to participate in the competition consider there is no exception for the APC developed in Thailand.

(TAF)

Vietnam May Update Soviet Era ASU-85s

26 April 2016


Vietnam apparently acquired some Soviet ASU-85 airborne SPATGs after the 1979 war with China, which recently have been brought out of storage. (photo: Via Bao Dat Viet)

Officials from the Minotor-Service Corporation of Belarus attending the Defense Services Asia (DSA) 2016 exhibition told IHS Jane's that Vietnamese officials had expressed "strong interest" in purchasing Minotor's upgrade package for their ASU-85 airborne self-propelled anti-tank guns (SPATGs).

Minotor's upgrade package includes a new more powerful diesel engine powerpack that would increase speed from 45 to 60 km/h and range from 400 km to 450 km.

The revelation that Vietnam People's Army (VPA) had the ASU-85 in its inventory was made in the 16 March 2015 issue of the Bao Dat Viet website, showing vehicles operating in a May 2015 exercise. An informed source has told IHS Jane's that these were delivered following China's brief war with Vietnam in 1979.

The 15.5 ton ASU-85, based on the chassis of the PT-76 amphibious tank, started arming Soviet Airborne Troops in 1959. It carries 45 rounds for its fixed D-70 85 mm main gun which has a maximum range of 10 km.

The ASU-85 was transported by the large Mi-6 "Hook" helicopter that the Vietnam People's Air Force also operated until the early 1990s.

The Soviet ASU-85s were part of larger shipments of T-62/55/54 tanks, BMP-1 armored personnel carriers and artillery that allowed the VPA to convert its 304th, 308th and 320th Infantry Divisions into Mechanised Infantry Divisions, or Motorised Rifle Divisions in Soviet terminology.

It is possible that the ASU-85s were kept in storage, which would appear to be confirmed by their being in good condition. Other Vietnamese reports indicate they were brought out of storage to provide a new capability for difficult terrain.

(Jane's)